Revolusi Hadang SBY

Rekonstruksi Indonesia Baru yang berkeadilan, kerakyatan, dan bermartabat merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan. Indonesia Baru yang dimaksud, adalah sebuah bangunan kebangsaan dan kenegaraan yang sesuai dengan amanah dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan serta Pembukaan UUD 1945. Mengingat, reformasi sebagai sebuah pilihan untuk membawa rakyat keluar dari krisis nasional, terbukti makin kehilangan arah dan tujuannya. Bahkan selama 10 tahun kelangsungan reformasi, secara mencolok telah dimanfaatkan oleh segelintir elite penguasa dengan mengorbankan hak-hak rakyat banyak secara tidak manusiawi.

Estafet kepemimpinan nasional melalui Pemilu dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, juga terbukti terjebak dalam distorsi dan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara secara serius. Keberadaan kepemimpinan nasional yang dihasilkan oleh Pemilu ke Pemilu, dirasakan belum memberikan perubahan yang substansial. Kebuntuan ini, suka atau tidak suka, peran dan eksistensi generasi muda wajib tampil di garis terdepan guna membela ber­bagai kepentingan nasional secara cerdas dan revolusioner. Sebagai sebuah bangsa yang besar sangat memerlukan percepatan perubahan untuk menyongsong peradaban baru.

Agenda Pemilu 2009 makin mendapat sorotan kritis dari berbagai ka­langan. Pesta demokrasi yang menyita puluhan triliun uang negara ini dinilai mubazir dan berpotensi chaos. Selebihnya, Pemilu tersebut, hanya menjadi sarana legitimasi bagi kepen­tingan status quo.

Kondisi ini sangatlah ironis. Di mana, rakyat seolah diposisikan sebagai objek pelengkap semata. Rakyat dibuat tidak berdaya dan manut pada kemauan segelintir elite. Hasilnya, dari pemilu ke Pemilu tidak menjadi tonggak perubahan yang sejalan dengan kemauan rakyat banyak. “Kenyataan ini menyebabkan sepuluh tahun kelangsungan reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat, dihinggapi kabut gelap kehidupan berbangsa dan bernegara secara tidak wajar,” tegas Ketua Umum, Barisan Pemuda Peduli Rakyat, Yudhie Roh Cita Jadi.

Tokoh muda berdarah Sunda kelahiran 6 Desember 1965 ini berpendapat, bahwa fakta ketidak­jelasan dari Pemilu yang dilakukan tersebut, perlu dievaluasi kembali. “Seluruh elemen bangsa yang masih memiliki moralitas harus melakukan terobosan kongkrit untuk melahirkan kepemimpinan alternatif secara damai dan konstitusional,” ungkapnya.

Menurutnya, Indonesia tidak bisa bangkit sebagai sebuah bangsa yang besar dan maju, jika para elite penguasa masih mengedepankan kepentingan kelompoknya. Selain itu, pemimpin nasional yang dihasilkan oleh Pemilu dalam era reformasi ini nyaris tidak memiliki visi negarawan. “Elite-elite penguasa yang berkuasa dan tampil di pentas politik saat ini, makin kehilangan jati diri akibat berpijak pada amendemen UUD 1945 yang kacau balau,” ujar Yudhie.

Kondisi ini sangat memungkinkan, “bagi rakyat untuk keluar dari krisis sosial-politik dan ekonomi melalui tindakan-tindakan yang revolusioner dengan mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan kokoh menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara secara konsekwen,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendekatan revolusioner adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk memastikan adanya percepatan perubahan dalam menyongsong perubahan zaman. “Tindakan ini sangat membutuhkan adanya kepemimpinan alternatif yang berasal dari luar panggung patron-patron yang berkuasa saat ini,” jelas Yudhie. - selengkapnya di majalah Expand

SELINGKUH SRIMULYANI

Tidak mudah mencari jawab “misteri” perselingkuhan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berkali-kali minta waktu untuk wawancara tidak pernah dijawab. Demikian juga, pesan singkat yang dikirim, bleng, tak ada respons. Namun, perjuangan tak pernah sia-sia. Itu terbukti, setelah berlama-lama mengejar “sang primadona” Dana Moneter Internasional (IMF) ini, akhirnya berjumpa juga. Sayang, “Kembang Manis Kabinet SBY” bakhil berkomentar. Yang terjadi justru melecehkan. Ketika ditanya, “Anda berselingkuh dengan IMF…?,” spontan ia menjawab dengan pertanyaan sinis, “Anda dari mana?” Expand! Rupanya ia tak menyukai pengungkapan fakta perselingkuhannya dengan lembaga IMF tersebut. Wajahnya memerah. Ia merampas ID Card milik Muhamad Haries dari Expand. Tanpa sadar ia membuangnya

Kisah ‘intim’ Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dengan pengusaha pemilik Medco Arifin Panigoro, adalah sepotong misteri. Di lumpur cinta itu, ada syahwat kekuasaan yang membara. Namun yang lebih ‘hot’, selain dengan Arifin yang hitam manis, Sri Mulyani juga tak kalah bernafsu menjalin asmara dengan sejumlah lembaga internasional.

Sehari setelah Amerika dilanda badai krisis ekonomi, ia dan Gubernur Bank Indonesia, Boediono buru-buru terbang ke markas Dana Moneter Internasional (IMF) di Amerika. Tindakan kedua loyalis IMF ini sempat membuat Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berang.

Berita media masa yang melansir kepergian Sri Mulyani dan Boediono untuk mengikuti rapat tertutup dengan IMF, dengan cepat mengundang reaksi keprihatinan publik di tanah air. Sejumlah pihak bahkan menilai tindakan Sri Mulyani dan Boediono ‘’jelas sangat tidak etis dan patut dicurigai’’.

Kedekatannya dengan (IMF) dan World Bank sudah menjadi rahasia umum. Lantaran kemesraan ini pula, Menteri yang biasa disapa Mbak Ani, menuai berbagai kritik di tanah air. Ia dituding sebagai perpanjangan tangan kepentingan pemodal asing untuk menggarong potensi keuangan dan ekonomi Indonesia.

Kebijakannya hanya terpusat pada penyelamatan indikator-indikator ekonomi makro yang condong berpihak pada kepentingan investor asing secara tidak adil. Namun, pendekatan yang banyak menuai reaksi perlawanan publik di tanah air, justru menempatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia versi Emerging Market Forum dan Majalah Euro Money. Sebuah penghargaan yang dinilai agak mengejutkan dilihat dari prestasi ekonomi Indonesia yang memble belakangan ini.

Belum lama ini, salah satu majalah Internasional, Forbes, mengatrol pamor Sri Mul-yani di posisi ke-23 sebagai perempuan berpengaruh dunia. Ia mengalahkan popularitas Ratu Inggris Elizabet II, Hillary Clinton, Oprah Winfrey serta sejumlah tokoh dunia lainnya. Bahkan lebih khusus di belantara Asia, Sri Mulyani nongkrong diperingkat ketiga.

Kecurigaan atas kiprah Mbak Ani yang dekat dengan pers ini bukan pepesan kosong. Menurut pengamat ekonomi Revrisond Baswir, Sri Mulyani suka bermain dengan pencitraan di media asing. Cara inilah yang membuatnya pede untuk mengelabui orang banyak.

Wanita kelahiran Tanjung Karang, 26 Agustus 1962 ini, memang menjadi feno-menal. Ia memiliki setumpuk prestasi yang gemilang. Kiprahnya sudah teruji di birokrasi dan lembaga internasional. Kurang dari empat tahun, tiga jabatan menteri disandangnya, setelah menjadi konsultan di USAID dan Executive Director IMF.

Namun terhadap Mbak Ani, belakangan muncul keraguan terutama seputar prinsip neoliberalisme ekonomi yang dilakoninya. Publik terkesima dengan penampilan dan retorikanya. “Padahal terbukti tidak memberikan perubahan yang konkret bagi pemulihan ekonomi nasional,” kata Revrisond.

Kebijakan menaikkan harga BBM yang secara rata-rata lebih dari 100 persen membuat daya beli masyarakat turun drastis. Beberapa industri padat karya seperti industri logam, kulit, kayu, dan sepatu banyak tutup karena tidak ada demand (permintaan).

Pengangguran meningkat tajam. Jumlah orang miskin semakin bertambah dan pertumbuhan ekonomi pun tak sesuai harapan.
Ia juga ngotot agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mengaudit Direktorat Jenderal Pajak. Upaya memandulkan peran BPK tersebut, dinilai sebagian kalangan “Sri Mulyani tidak transparan dan terindikasi berupaya melindungi manipulator pajak.

Kasus penghadangan BPK di Ditjen Pajak tak berbeda dengan Ditjen Bea dan Cukai. Lembaga yang dinahkodai Anwar Suprijadi yang dikenal dekat dengan Mbak Ani juga menumpuk kasus- kasus besar yang belum diungkap KPK.

Proteksi atas Bea dan Cukai tentu, memiliki maksud yang tidak lepas dari upaya Mbak Ani melindungi ‘aktivitas hitam’ saudagar asing di sejumlah pelabuhan strategis di tanah air. Sebut saja, mulai dari praktek importasi jutaan ponsel haram bernilai puluhan triliun, Serat Kabel Optik telekomunikasi, masih maraknya penyelundupan tekstil hingga penyalahgunaan fasilitas Gudang Berikat, disinyalir menjadi ‘mainan ilegal’ Mbak Ani secara kasat mata.

**

Pengamat ekonomi yang dikenal anti ke¬bijakan IMF dan utang luar negeri Rizal Ramli menilai, Sri Mulyani dan koleganya di tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sebagai otak penghancur tatanan ekonomi nasional.

Melalui saluran telepon kepada Expand, Rizal Ramli menyampaikan Sri Mulyani sama sekali tidak memiliki rasa kebangsaan dan semangat untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Sepak terjang Sri Mulyani harus diwaspadai dalam pemerintahan SBY. “Mereka jelas-jelas mengusung agenda ekonomi yang pro asing dan bertujuan memiskinkan bangsanya sendiri,’’ujar Rizal Ramli.

Ia mengamati arah kebijakan ekonomi pemerintahan SBY telah tersandera oleh kelompok neo liberalisme yang dimotori Sri Mulyani. “Stabilitas ekonomi nasional bakal hancur dan kita sedang memasuki halaman krisis nasional yang sangat berbahaya,” ujar Rizal Ramli.

Tudingan Rizal Ramli bukan tanpa alasan. Mantan Menko Perokonomian pada era pemerintahan Abdurahman Wahid ini bahkan mensinyalir ambruknya bursa saham dan rupiah yang bertengger di atas Rp13.000 per dolar Amerika, adalah bukti kegagalan Tim Ekonomi SBY.

Ada upaya konspirasi antek-antek asing yang bercokol di Kabinet SBY untuk menghancurkan perekonomian nasional. “Dengan demikian agar neokolonialis (IMF dan Bank Dunia) dapat kembali masuk dan menjajah negeri ini,” tegas Rizal Ramli.

Pengamat senior ekonomi ini, berkali-kali mengingatkan pemerintah khususnya tim ekonomi SBY agar meninggalkan prilaku sebagai ‘budak asing’. Namun sarannya tak digubris. Sri Mulyani dan koleganya bahkan jauh hari telah menyiapkan mesin public relation yang kapan saja dapat menghadang para pengkritik yang ada di luar sistem pemerintahan.

Melalui akses jaringan media asing, lembaga riset domestik dan konsultan asing yang berada di belakang Sri Mulyani dan koleganya, dengan mudah presiden dan para pemimpin politik berhasil dipengaruhi.

Selanjutnya, untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF–Bank Dunia-USAID, para kaki tangan asing ini merumuskan penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri.

Dengan mekanisme seperti ini, kepenting¬an nasional Indonesia dijamin menjadi sub ordinasi kepentingan global. Artinya, Indonesia untuk menjadi negara besar di Asia tidak akan pernah terealisasikan. Mekanisme me¬ng¬aitkan utang luar negeri dengan penyusunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah “memungkinkan adanya intervensi kepenting¬an global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia,” jelas Rizal.

Watak bawaan neokolonialisme yang dimainkan Sri Mulyani dan Boediono, sampai saat ini masih berkiblat pada Washington Consensus. Padahal perlu dicatat bahwa dalam satu dekade terakhir, Bank Dunia dan IMF yang merupakan ‘Tuan’ dari kebijakan ekonomi neoliberal telah mengakui berbagai kesalahannya.

Dalam berbagai kesempatan, Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. Dalam publikasi terakhir Bank Dunia tentang ekonomi Asia Timur (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007),

Bank Dunia juga mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, terutama dengan berupaya meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain, menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar dianggap bukan lagi merupakan pendekatan yang tepat dalam kebijakan ekonomi.

Namun Sri Mulyani, Boediono dan kroninya masih terus saja menggunakan pemahaman atau semboyan lama bahwa kegagalan pemerintah lebih buruk daripada kegagalan pasar. Dan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar, mereka juga seakan-akan telah melindungi negara dari kepentingan dan intervensi kelompok ‘vested interest’. Padahal fakta sesungguhnya adalah Sri Mulyani dan kroni-kroninya merupakan representasi dari kepentingan ‘vested interest’ ekonomi dan finansial yang menonjol dari ‘Tuan’ mereka di Washington.

Rizal Ramli menyakini, pendekatan Sri Mulyani dan kroni-kroninya itu, sangat mustahil dapat mengantarkan Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara Asia lainnya. “Modus operandi neoliberalisme yang berlandaskan prinsip subordinasi dan kepatuhan global, sangat tidak cocok dengan iklim Indonesia saat ini,’’ tegasnya.

***

Direktur Eksekutif, Komite Anti Manipulasi Pajak dan Aset Rakyat Indonesia (KAMPARI), Royke Bagalatu SH, merespon kegagalan tim ekonomi Pemerintahan SBY-JK akibat adanya praktek ‘premanisme keuangan negara’. Prilaku premanisme keuangan negara dimaksud terkait dengan berbagai kebijakan yang sama sekali terbukti tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Ditambahkannya, kondisi keuangan dan ekonomi yang makin amburadul saat ini adalah bukti bahwa Plt. Menko Perekonomian gagal mengemban amanah. “Ia hanya mulut besar dan jago kritik tapi tidak bisa berbuat apa - apa,’’ ujar Bagalatu.

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mengancam akan menggalang aksi massa ke rumah dinas Sri Mulyani dan koleganya. “Kami akan membawa ribuan korban PHK ke rumah Plt. Menko Perekonomian. Mereka adalah korban langsung dari dampak kebijakan yang dilakukan Tim Ekonomi SBY,’’ tegasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah dan DPR segara melakukan antisipasi krisis secara cepat melalui pembentukan Presidium Penyelamatan Ekonomi Nasional (PPEN). “Lembaga seperti ini perlu dihadirkan agar pemerintah SBY tidak terlalu jauh terjebak dengan retorika kosong tim ekonomi yang saat ini sudah terbukti gagal menangani krisis,’’ jelas Bagalatu, jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

Antasari Azhar Pembohong Besar

Setahun sudah Antasari Azhar memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebuah lembaga yang sangat ditakuti para koruptor. Gebrakan demi gebrakan pun dilakukan lembaga ini. Hasilnya, lebih dari 30 kasus telah dimeja hijaukan.

Bagi sebagian kalangan di masyarakat, drama KPK yang dilakoni Antasari Azhar disambut euforia. Bahkan ada yang terke-sima dan meneteskan air mata kekaguman: Terhipnotis berita-berita menegangkan seputar perburuan korupsi yang secara seragam disajikan dipelbagai media massa.

Mantan Direktur Penuntutan pada Jam Pindum Kejagung ini, dipuja bak dewa pemberantasan korupsi. Ditengah pujian media massa, dengan bangga KPK mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 408.052.248.516. Suatu kebanggaan yang patut dievaluasi dari sisi perbandingan anggaran operasional KPK yang menguras lebih dari Rp 300 miliar per tahun.

Bila dilihat secara lebih rinci dan mendalam, sesungguhnya prestasi KPK belum memuaskan. Sebagian besar kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus penyuapan dan mark up dalam pengadaan barang dan jasa, tanpa menyentuh halaman koruptor kelas kakap. Maka tidak heran, bila pengembalian asset recovery yang berhasil dikumpulkan oleh KPK pun terhitung sangat kecil.

Lantaran akrobat KPK yang bertujuan menghindar untuk membongkar kasus kasus besar tersebut, membuat sejumlah elemen masyarakat berang. Tiga pekan lalu, puluhan aktivis yang tergabung dalam organisasi Barisan Rakyat Sikat Koruptor BLBI (BRSK BLBI) menggelar aksi ke gedung KPK. Mereka mendesak agar Antasari dan koleganya di KPK segera memberikan kepastian batas waktu untuk menyidik para pihak yang terlibat dalam kasus BLBI.

“Kita beri batas waktu hingga bulan Februari. Jika KPK tidak segera menangani kasus BLBI maka kami akan menggalang solidaritas yang lebih besar untuk menduduki KPK,” tegas Benediktus Adu, koordinator aksi BRSK BLBI.

Benediktus Adu, mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dengan cara pena-nganan korupsi yang sedang dimainkan oleh Antasari Azhar. Menurutnya, Mantan jaksa tersebut pada masa lalu disinyalir ikut terlibat dalam penanganan kasus BLBI di Kejagung.
“Kasus BLBI yang sempat berhenti di Kejaksaan tidak lain memiliki hubungan dengan peran Antasari Azhar selaku orang dalam Kejagung. Kejadian itu tidak menutup kemungkinan bisa saja terulang kembali di KPK,” ujarnya.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Ketua Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), Mohammad Tohir SH. Menurutnya, Antasari Azhar dan koleganya di KPK tidak menunjukan sikap serius dalam menyikapi kasus BLBI. “Antasari Azhar adalah pembohong besar jika masih menghindar untuk menangani kasus BLBI,” ujar Tohir.
Mantan tokoh aktivis 1998 ini bahkan lebih jauh berpendapat agar posisi Antasari Azhar selaku Ketua KPK perlu dievaluasi. “Kalau sampai sebulan ke depan tidak ada kepastian dari KPK untuk menyeret pelaku kejahatan BLBI, maka jabatannya harus dicopot sebagai Ketua KPK,” tegas Tohir.
Ia menjelaskan bahwa kasus BLBI merupakan salah satu kasus terbesar yang telah menyebabkan kebangkrutan fundamental ekonomi di negara ini. Dalam sebuah dokumen laporan Bank Dunia (WB), skandal BLBI ditaksir mencapai lebih dari seribu triliun rupiah. Di mana sebagia besar pelakunya adalah pengusaha Tionghoa yang saat ini dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum. “Jangan-jangan Antasari sengaja dipasang di KPK oleh koruptor BLBI, untuk memastikan agar kasus BLBI yang melibatkan mereka tidak diotak atik oleh KPK,” ungkap Tohir.

Ketua Iluni UI Kontra Korupsi, Mursyd SE kepada Expand mengatakan, KPK yang dibentuk pemerintah dan DPR perlu ditinjau kembali. Menurutnya, sejak awal pembentukan lembaga ini adalah bersifat transisional. Di mana peran dan misi utamanya adalah membongkar kasus kasus mega korupsi yang terhalang oleh problem kompleksitas birokrasi yang ada di internal Kejaksaan dan Kepolisian.
Ia menjelaskan, mestinya pendekatan pemberatansan korupsi yang dilakukan oleh KPK berpijak pada prioritas dan neraca kasus. “Kalau hanya kasus kasus kecil yang menjadi prioritas KPK, maka lembaga ini jelas gagal dan patut dicurigai sebagai bagian dari mitra terselubung koruptor kelas kakap,” ujar Mursyd.

Menurut pengamatan Mursyd, indikator penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK sejak tahun 2003 – 2008 belum menunjukan adanya lompatan yang berarti. Di mana dari sisi keberhasilan KPK mengembalikan uang negara belum me­nembus satu triliun rupiah. “Jumlah pengembalian uang negara yang dikorupsi lebih dari seribu triliun. Itu masih terhitung dari kasus BLBI belum lagi kasus kasus besar yang terjadi di BUMN, Tambang, Migas, Pajak dan utang luar negeri. Jumlah kehilangan uang negara bisa menembus 3000 – 4000 triliun. Namun mengapa KPK seolah sibuk dengan kasus kasus kecil yang cenderung terkait de-ngan muatan kepentingan politis,” ungkap Mursyd.

Lanjut Mursyd, pemerintah dan DPR perlu melakukan ekstra dukungan sistemik kepada KPK melalui penguatan anggaran operasional dan pengawasan kinerja. DPR dan pemerintah tidak bisa serta-merta membiarkan KPK bergerak tanpa adanya prioritas dan neraca penanganan kasus. “Jika hal ini tidak segara dievaluasi secara serius, maka KPK dapat berpotensi menjadi sebuah lembaga yang liar dan kontraproduktif,” katanya.

Secara khusus ia menegaskan, KPK perlu segara bertindak memeriksa Ditjend Pajak. Lembaga yang dipimpin Darmin Nasution ini ditengarai menjadi sarang penggelapan uang negara secara kasat mata. “Biar tidak dibilang pembohong besar, saran saya agar KPK segera melakukan pe­ngungkapan kejahatan manipulasi pajak yang sampai saat ini tidak tersentuh hukum. Coba saja, apakah KPK berani?,” ujar Mursyd.

Untuk membaca ulasan selengkapnya, silakan membeli majalah Expand di agen, outlet terdekat, atau hubungi sirkulasi Majalah Expand: 021- 98279061 / SMS: 08151680879 (Yusuf).

Kasus Kerusakan Hutan di Pulau Buru Sudah Sampai Ke Meja Menteri Kehutanan

“Yang saya tahu, Bupati Buru pernah meminta izin pembukaan areal hutan 100.000 ha., dengan alasan digunakan sebagai lahan perkebunan sawit, namun sampai saat ini kami belum mengeluarkan izin resmi. Departemen kehutanan, Kejaksaan dan pihak kepolisian tidak akan membiarkan kawasan hutan negara dirusak. Pelaku yang terlibat harus diseret ke jalur hukum”.

– Menteri Kehutanan MS. Ka’aban.

Aktivis lingkungan hidup, Muhamad Arwin Kaimudin boleh saja dipenjarakan secara tidak wajar oleh oknum Polres Kabupaten Buru. Namun kejadian yang memprihatinkan ini tidak berhenti disitu. Kasus penahanan Arwin Kaimudin justru dengan cepat mengundang reaksi serius dari beberapa pejabat negara berwenang di Jakarta.

Sebut saja, Menteri Lingkungan Hidup, Rahmat Witoelar saat dihubungi oleh wartawan Expand empat pekan lalu, spontan menunjukan simpatik “saya sudah perintahkan dibentuk tim investigasi untuk segera turun ke Pulau Buru,” ujarnya.

Tanggapan serupa juga datang dari Menteri Kehutanan, MS. Ka’ban. Menurutnya, kasus ini akan dipelajari secara lebih jauh. “Kalau ada nomor HP Kapolres Pulau Buru, saya akan menghubungi mereka untuk menanyakan lebih jauh kasus penahan aktivis tersebut,” tegas Ka’aban.

Senen (2/2), Faizal Assegaf menyempatkan waktu berbincang dengan MS. Ka’ban di ruang kerjanya. Lebih dari dua jam pertemuan tersebut berlangsung, berikut petikan wawancara.

Sikap tegas anda tentang penahanan aktivis Lingkungan oleh Mapolres Kabupaten Buru?

Saya baru dengar. Sebenarnya HP saya aktiv 24 jam untuk menerima akses informasi, terutama menyangkut perusakan hutan dan pencurian kayu. Namun kasus ini saya baru tahu. Kalau ada nomor HP Kapolres Pulau Buru, saya akan menghubungi mereka untuk menanyakan lebih jauh kasus penahan aktivis tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup telah membentuk tim untuk diterjunkan ke Pulau Buru, bagaimana dengan sikap Departemen anda?

Tentu dong. Kalau sudah ada laporan seperti ini, kami juga akan melakukan tindakan tegas dengan menurunkan tim kami ke sana.

Kapan tindakan itu anda lakukan?

Yang jelas selesai pertemuan ini, saya akan perintah bawahan saya untuk bergerak menangani kasus yang anda sampaikan.

Selama ini banyak pihak telah menyuarakan fakta kerusakan hutan di Pulau Buru, mengapa anda diam saja?

Itu tidak benar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa jaringan mafia pencurian kayu sangat berlapis-lapis. Banyak yang terlibat dan kadang-kadang media atau pers ketika mengungkapkan berita itu tidak tuntas. Nah, saya terus terang, untuk kasus di Pulau Buru belum ada laporan ke meja saya.

Selama anda menjabat, ada pertemuan dengan Pemda Buru?

Yang saya tahu, Bupati Buru pernah meminta izin pembukaan areal hutan 100.000 ha., dengan alasan digunakan sebagai lahan perkebunan sawit, namun sampai saat ini kami belum mengeluarkan izin resmi.

Tentang adanya proyek perluasan jalan yang melintasi kawasan hutan di Pulau Buru?

Kalau ada proyek pembukaan jalan yang memasuki areal hutan, jelas kami akan tindak tegas. Sebab Departemen Kehutanan belum memberikan izin resmi. Kalau sikap pemerintah dalam hal ini Departemen kehutanan, Kejaksaan dan pihak kepolisian tidak akan membiarkan kawasan hutan negara dirusak. Pelaku yang terlibat harus diseret ke jalur hukum. Tanpa adanya izin, saya kira hal itu tidak mungkin dibiarkan. Tidak tahu kalau ada kebijakan lokal. Tapi dengan informasi ini dalam waktu dekat saya akan melakukan investigasi ke lapangan dan menindak tegas para pelaku yang terlibat.

Apakah termasuk proyek reboisasi fiktif juga akan anda tindak?

Saya kira semua kasus yang terkait dengan kehutanan yang terjadi di sana harus diungkap. Oleh sebab itu, usai pertemuan ini saya langsung mengadakan pertemuan dengan bawahan saya untuk dapat bertindak cepat. Percayalah kepada kami, pasti kami tindak tegas.

Sikap anda ini tidak sekedar basa-basi?

Oh tentu. Ini kasus sangat besar dan merugikan negara. Kalau memang sudah begitu keadaannya, tentu harus ada langkah cepat dan kita mempunyai kebijakan sendiri untuk membuat tim. Sekarang kita sudah terbuka dan masyarakat mempunyai hak-hak sipil yang harus dihormati. Seharusnya aspirasi sekecil apapun yang menyangkut kebijakan pemerintah itu harus direspon, apalagi kawasan hutan di buka tanpa izin, itu artinya tindakan pidana. Misalnya PU dan Pemda Pulau Buru ingin bangun jalan, harus ada izin dari Departemen Kehutanan. Sehingga kita tahu berapa jumlah kayu yang harus di tebang. Kalau menyeleweng, tentu harus ada pengusutan, dan tidak boleh ada pembiaran. (sumber Majalah Expand )

(Berita Selengkapnya dapat di baca di baca Majalang Expand Edisi Februari)

Jala Capres Golkar Lawan SBY

Jakarta - Partai Golkar akhirnya menebar jala politik guna menjaring nama-nama calon presiden. Tujuh nama akan dipilih dan kemudian disurvei. Hasilnya pun susah ditebak karena Ketua Umum Jusuf Kalla tidak otomatis terpilih.

Keputusan itu dikeluarkan JK usai melakukan rapat DPP di kediamannya, 16 Februari kemarin. Untuk mendapatkan 7 figur itupun tidak mudah. Parpol berlambang beringin ini melakukan seleksi berjenjang. "Ketua umum sudah setuju karena jauh hari sebelum dia berangkat memang sudah ada amanat penjaringan capres di Rapimnas," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono.

Kebijakan itu termuat dalam surat edaran yang dikeluarkan DPP yang ditujukan kepada DPD tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Isinya, para pengurus diminta memberi sejumlah nama. Masukan dari kabupaten/kota nantinya akan disaring oleh DPD Provinsi. Dan hasilnya kemudian dikirim ke DPP untuk dijaring 7 nama. Tokoh-tokoh inilah yang kemudian akan disurvei Golkar.

"Mekanisme lanjutan akan lebih banyak kepada hasil survei, jadi bukan lagi mekanisme interaksi dengan daerah-daerah," urai Agung.

Menurut analis politik Christianto Wibisono, ketegangan internal dalam Golkar nampak ketika dari Washington DC, Jusuf Kalla mengultimatum Sultan segera menentukan pilihan lewat Golkar atau lewat partai lain. Gayung pun bersambut. "Sebagian elit Golkar balik mengultimatum JK agar segera memutuskan jadi capres atau tidak berani dan harus diputuskan 15 Februari 2009," ujarnya.

Untuk membangun soliditas internal, Partai Golkar meluncurkan iklan politik dengan tema kembali melanjutkan pembangunan. Materinya pun lumayan mencengangkan. Hampir semua tokoh-tokoh terkenal Golkar, yang sering digadang-gadang sebagai calon presiden, muncul dalam iklan yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi swasta itu.

Iklan dibuka dengan gambar mantan Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung. Lalu berkelebat gambar Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono. Kemudian muncul anggota Dewan Penasihat Golkar, Sultan Hamengku Buwono X. Ada dua foto Sri Sultan yang diambil, salah satunya saat penguasa Yogyakarta itu mengenakan jaket kuning Golkar. Setelah Sultan, muncul Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Surya Paloh. Barulah setelah itu, Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla.

Gambar Kalla kemudian ditampilkan sedang menumbuk padi. Kemudian muncul di belakang Kalla, sejumlah kader-kader Golkar seperti Ferry Mursyidan Baldan dan Syamsul Maarif. Dalam iklan terbaru ini, Kalla mengajak persatuan dan kesatuan Golkar dijaga.

Iklan ini tentu bukan hanya sekadar pariwara politik biasa. Iklan ini seakan memberi sebuah isyarat bahwa partai bernomor 23 itu sedang mengkonsolidasikan kekuatannya. Tidak hanya sekadar faksi JK atau DPP semata melainkan semua kelompok di Golkar bersatu untuk memenangkan Pemilu legislatif.

Iming-imingnya jelas. Jika Golkar menjadi juara dalam pemilu maka peluang mengajukan capres menjadi terbuka lebar. Artinya para tokoh Golkar yang sibuk bermanuver kanan kiri kini memiliki kans yang sama dengan JK untuk menjadi kandidat RI-1 yang diusung Beringin.

Langkah JK membuka pintu pencapresan dari Golkar ini bak angin segar yang membawa perubahan. Tidak hanya bagi rival JK di kalangan Golkar semata tetapi juga konstelasi perpolitikan Golkar di kancah nasional. Dan sikap ini sekaligus juga menjadi warning untuk SBY dan Partai Demokrat. Tidak ada kawan yang kekal dalam politik.[Habis/L4]