Rekonstruksi Indonesia Baru yang berkeadilan, kerakyatan, dan bermartabat merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan. Indonesia Baru yang dimaksud, adalah sebuah bangunan kebangsaan dan kenegaraan yang sesuai dengan amanah dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan serta Pembukaan UUD 1945. Mengingat, reformasi sebagai sebuah pilihan untuk membawa rakyat keluar dari krisis nasional, terbukti makin kehilangan arah dan tujuannya. Bahkan selama 10 tahun kelangsungan reformasi, secara mencolok telah dimanfaatkan oleh segelintir elite penguasa dengan mengorbankan hak-hak rakyat banyak secara tidak manusiawi.
Estafet kepemimpinan nasional melalui Pemilu dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, juga terbukti terjebak dalam distorsi dan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara secara serius. Keberadaan kepemimpinan nasional yang dihasilkan oleh Pemilu ke Pemilu, dirasakan belum memberikan perubahan yang substansial. Kebuntuan ini, suka atau tidak suka, peran dan eksistensi generasi muda wajib tampil di garis terdepan guna membela berbagai kepentingan nasional secara cerdas dan revolusioner. Sebagai sebuah bangsa yang besar sangat memerlukan percepatan perubahan untuk menyongsong peradaban baru.
Agenda Pemilu 2009 makin mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Pesta demokrasi yang menyita puluhan triliun uang negara ini dinilai mubazir dan berpotensi chaos. Selebihnya, Pemilu tersebut, hanya menjadi sarana legitimasi bagi kepentingan status quo.
Kondisi ini sangatlah ironis. Di mana, rakyat seolah diposisikan sebagai objek pelengkap semata. Rakyat dibuat tidak berdaya dan manut pada kemauan segelintir elite. Hasilnya, dari pemilu ke Pemilu tidak menjadi tonggak perubahan yang sejalan dengan kemauan rakyat banyak. “Kenyataan ini menyebabkan sepuluh tahun kelangsungan reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat, dihinggapi kabut gelap kehidupan berbangsa dan bernegara secara tidak wajar,” tegas Ketua Umum, Barisan Pemuda Peduli Rakyat, Yudhie Roh Cita Jadi.
Tokoh muda berdarah Sunda kelahiran 6 Desember 1965 ini berpendapat, bahwa fakta ketidakjelasan dari Pemilu yang dilakukan tersebut, perlu dievaluasi kembali. “Seluruh elemen bangsa yang masih memiliki moralitas harus melakukan terobosan kongkrit untuk melahirkan kepemimpinan alternatif secara damai dan konstitusional,” ungkapnya.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa bangkit sebagai sebuah bangsa yang besar dan maju, jika para elite penguasa masih mengedepankan kepentingan kelompoknya. Selain itu, pemimpin nasional yang dihasilkan oleh Pemilu dalam era reformasi ini nyaris tidak memiliki visi negarawan. “Elite-elite penguasa yang berkuasa dan tampil di pentas politik saat ini, makin kehilangan jati diri akibat berpijak pada amendemen UUD 1945 yang kacau balau,” ujar Yudhie.
Kondisi ini sangat memungkinkan, “bagi rakyat untuk keluar dari krisis sosial-politik dan ekonomi melalui tindakan-tindakan yang revolusioner dengan mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan kokoh menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara secara konsekwen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan revolusioner adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk memastikan adanya percepatan perubahan dalam menyongsong perubahan zaman. “Tindakan ini sangat membutuhkan adanya kepemimpinan alternatif yang berasal dari luar panggung patron-patron yang berkuasa saat ini,” jelas Yudhie. - selengkapnya di majalah Expand
Tidak ada komentar:
Posting Komentar